Utang
luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu
negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang
luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan atau perorangan. Bentuk utang
dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain atau
lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
Negara berkembang seperti Indonesia yang sedang
melakukan pembangunan di segala bidang terhambat pada faktor pendanaan. Untuk
mempercepat gerak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka
sumber pendanaan yang digunakan oleh Indonesia adalah salah satunya bersumber
dari utang. Penggunaan utang sebagai salah satu sumber pendanaan dalam
mempercepat pembangunan nasional digunakan karena sumber pendanaan dari tabungan
dalam negeri jumlahnya sangat terbatas, sehingga sebagai sumber pendanaan,
utang khususnya utang dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk memecahkan
masalah pembiayaan dalam pembangunan. Sumber pendanaan yang berasal dari utang
menjadi salah satu alternatif biaya pembangunan bagi negara-negara yang sedang
berkembang seperti Indonesia.
Dampak positif dari utang luar negeri yaitu terhadap
pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat. Sebab, alirannya dapat
meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik sehingga utang luar negeri
menghasilkan multiplier effect positif terhadap perekonomian, kemudian terhadap
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak
lanjutannya. Alasannya, aliran bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi
yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya. Selain
itu utang luar negeri juga mempunyai dampak negatif, hal ini dialami oleh
Indonesia pada saat terkena dampak krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Pada
saat itu nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang cukup dalam terhadap US
Dolar dan mata uang dunia lainnya. Keadaan tersebut membuat utang luar negeri
Indonesia meningkat drastis dan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, pemerintah
mengambil kebijakan penambahan utang baru. Penambahan utang yang dilakukan oleh
pemerintah menyebabkan pembayaran cicilan pokok dan bunga dari utang tersebut
makin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga kebijakan tersebut
berpengaruh terhadap kinerja APBN yang semakin menurun.
Untuk dapat mencapai tingkat petunbuhan ekonomi yang
dinginkan maka kebijakan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional
melalui alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatnya pengeluaran
pembangunannya sebagai manifestasi dari investasi yang dilakukan pemerintah.
Dalam konteks ini maka kebutuhan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ternyata
tidak dapat dipenuhi dari jumlah tabungan pemerintah yang merupakan selisih
dari penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pemerintah. Selisih (gap)
antara kebutuhan investasi pemerintah dengan tabungan yang dimilikinya inilah
yang kemudian ditutup melalui pembiayaan yang berasal dari luar negeri dalam
bentuk hutang luar negeri. Dalam konteks awal pembangunan, komponen hutang luar
negeri diposisikan sebagai "pelengkap" yang diharapkan dapat menambah
"energi" pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui
APBN. Tetapi dalam perjalanannya komponen hutang luar negeri justru mendominasi
hampir seluruh pengeluaran pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan
yang tinggi pada hutang luar negeri. Tidak ada tahun anggaran yang terlewatkan
tanpa hutang luar negeri. Implikasinya, sebagian besar pengeluaran rutin
pemerintah tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri
sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi. Penurunan
Investasi pemerintah tersebut akan berdampak pada menurunnya total investasi
nasioanal sehingga secara simultan juga akan mengurangi tabungan masyarakat
melalui penurunan output nasional.
Solusi yang ditawarkan dalam penelitian berdasarkan
hasil simulasi yang dilakukan pemerintah harus secara bertahap berusaha
menurunkan stok hutang luar negerinya dengan didukung oleh kebijakan penunjang
lain di bidang perpajakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam
negeri melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sehingga
diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan keuangan negara terhadap hutang
luar negeri, dengan tetap memperhatikan kelangsungan iklim investasi domestik
yang kondusif.
SUMBER
Comments
Post a Comment